Repelita.online//Tebo – Penyaluran Bantuan Pangan Nasional (Bapanas) di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, diduga tidak tepat sasaran. Bantuan tersebut justru disalurkan kepada anggota PKH, penerima BPNT, dan warga yang tergolong mampu secara ekonomi.
Adapun pihak-pihak yang terlibat,diantaranya :
- Pendamping desa (pengurus PKH dan BPNT) An. Arita (aparatur sipil negara/P3K).
- Adi Yanto alias Adi Marda, pembantu di Desa Sungai Rambai yang diberi mandat untuk menyalurkan bantuan.
- Kepala Desa Sungai Rambai, Hayatul Azmi, beserta perangkat desa lainnya.
- Masyarakat Desa Sungai Rambai yang menerima bantuan.
Penyaluran bantuan berlangsung di Kantor Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu pada Rabu, 19 November 2025 dimulai sekitar pukul 09:00 WIB. Penyaluran bantuan pangan nasional berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 kg/liter.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir pada acara tersebut Kepala desa sungai rambai dan perangkat desa lainya, namun yang menjadi aneh, tidak hadirnya pendamping desa pada penyaluran bantuan tersebut, karena diduga kuat adanya penyimpangan untuk nama-nama penerima bantuan, Adi Yanto alias Adi Marda yang notabene nya mampu dan saudara dari pendamping desa, tercatat sebagai penerima nomor urut pertama.
Kuat dugaan adanya keterikatan keluarga/kerabat antara pengurus Adi Yanto dengan pendamping desa An. Arita, sehingga bantuan disalurkan tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya. Selain itu, pihak pendamping desa tidak hadir dan tidak meminta izin kepada kepala desa.
Kepala Desa Hayatul Azmi saat di konfirmasi di ruang kantor nya merasa tersinggung, karena penyaluran bantuan pangan atau Bapanas ini tidak dihadiri oleh pendamping desa (An. Arita) dan tidak ada komunikasi sebelumnya untuk penyaluran bantuan pangan ini. Adi Yanto alias adi marda, malah menyalurkan kepada penerima bantuan masyarakat yang telah mendapat bantuan PKH dan BPNT , coba cek data penerima tutup kades.
Masyarakat dan pihak desa meminta Bupati Tebo dan Kepala Dinas Sosial Arip Haryoko untuk melakukan sidak dan cek data serta melakukan monitoring tentang penyaluran bantuan tersebut, karena diduga kuat tidak tepat sasaran. **(R)
