REPELITA.ONLINE – Harapan masyarakat Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir, kini bertumpu pada satu momentum penting, pertemuan langsung dengan Bupati Tebo. Setelah melalui rangkaian aksi dan penyampaian aspirasi, warga akhirnya mendapat sinyal bahwa suara mereka akan didengar di tingkat tertinggi.
Camat Tebo Ilir, Yanto, mengungkapkan bahwa Bupati Tebo telah merespons aspirasi yang disampaikan dan menyatakan kesiapan untuk menerima perwakilan warga dalam sebuah pertemuan resmi.
“Pak Bupati pada prinsipnya siap bertemu dengan perwakilan masyarakat. Insyaallah dijadwalkan setelah Hari Raya Idulfitri, agar warga bisa menyampaikan langsung aspirasi mereka,” ujar Yanto kepada wartawan, Jum’at 20 Maret 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi masyarakat Sungai Bengkal, rencana pertemuan ini bukan sekadar agenda formal. Ini adalah harapan panjang agar persoalan batas wilayah yang mereka rasakan selama ini bisa didengar secara utuh, bukan hanya melalui berkas, tetapi langsung dari suara warga.
Selama ini, warga menilai apa yang mereka perjuangkan memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi sejarah maupun kondisi riil di lapangan. Karena itu, mereka berharap pertemuan nanti menjadi ruang terbuka yang jujur dan adil.
Yanto pun menegaskan bahwa kesempatan ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh semua pihak. Ia berharap dialog nantinya berjalan dalam suasana kondusif, namun tetap substansial.
“Ini momen penting. Masyarakat bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi dasar dan harapan mereka. Kami berharap semua pihak bisa terbuka, agar persoalan ini benar-benar menemukan titik terang,” katanya.
Di sisi lain, perhatian publik kini mulai mengarah ke langkah konkret Pemerintah Kabupaten Tebo. Kesediaan Bupati untuk bertemu langsung dinilai sebagai sinyal positif, namun masyarakat tentu menanti lebih dari sekadar pertemuan yakni keputusan yang adil dan berpihak pada kebenaran data.
Dengan rencana pertemuan tersebut, masyarakat Sungai Bengkal kini berada di persimpangan antara harapan dan penantian. Mereka berharap, selepas Idulfitri nanti, bukan hanya menjadi ajang mendengar, tetapi juga awal dari penyelesaian yang selama ini mereka perjuangkan.
Koordinator aksi masyarakat Kelurahan Sungai Bengkal, Hardani, menyambut baik rencana pertemuan antara Bupati Tebo dengan perwakilan masyarakat yang disampaikan oleh Camat Tebo Ilir, Yanto.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut harus berlandaskan pada kondisi faktual di lapangan, khususnya terkait wilayah yang saat ini dipermasalahkan, yakni RT 17 Simpang Semangko RW 01 Dusun Lamo, Kelurahan Sungai Bengkal.
Hardani menekankan bahwa wilayah tersebut bukan hanya berupa lahan perkebunan, melainkan juga merupakan kawasan permukiman masyarakat yang telah lama dihuni dan menjadi bagian dari kehidupan sosial warga Sungai Bengkal.
Dari aspek keterjangkauan pelayanan, wilayah tersebut hanya berjarak sekitar ±10- 15 kilometer dari Kantor Lurah Sungai Bengkal, sementara dari Kantor Desa Teluk Rendah Pasar mencapai sekitar ± 30- 40 kilometer. Kondisi ini dinilai tidak efektif dalam mendukung pelayanan publik apabila tetap berada dalam administrasi yang lebih jauh.
Selain itu, dari sisi aksesibilitas, wilayah tersebut tidak memiliki jalur sungai dan hanya dapat diakses melalui jalur darat, yaitu jalan Akong yang berada dalam wilayah Sungai Bengkal. Hal ini menunjukkan ketergantungan wilayah tersebut terhadap infrastruktur yang berada dalam lingkup Sungai Bengkal.
Lebih lanjut, dari aspek penguasaan lahan, seluruh area baik kebun maupun permukiman merupakan milik masyarakat Sungai Bengkal yang telah dikelola dan dihuni secara turun-temurun, tanpa adanya kebun pribadi masyarakat Desa Teluk Rendah Pasar.
Berdasarkan kondisi tersebut, Hardani menilai bahwa penetapan wilayah tersebut ke dalam administrasi Desa Teluk Rendah Pasar tidak mencerminkan realitas di lapangan dan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan pelayanan publik serta konflik sosial.
Ia berharap rencana pertemuan dengan Bupati Tebo dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan peninjauan ulang secara menyeluruh, dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
“Kami siap berdialog secara terbuka. Namun kami menegaskan bahwa wilayah yang jelas merupakan permukiman dan ruang hidup masyarakat Sungai Bengkal tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan pendekatan administratif semata,” ujar Hardani.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa masyarakat Sungai Bengkal tetap menolak penetapan batas wilayah yang tidak sesuai dengan kondisi faktual, serta mendesak dilakukannya peninjauan ulang secara komprehensif. **(R)
