Jambi – Rencana pembangunan stokpile batubara di kawasan pemukiman warga terus bergulir. Persoalan antara warga Aur Kenali dan Mendalo Darat dengan PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) ini, mendapat perhatian Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI.
Membahas persoalan ini, BAP DPD RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan masyarakat, PT SAS, dan sejumlah pemangku kepentingan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (29/01/2026).
Ketua BAP DPD RI, Abdul Hakim menyampaikan hasil rapat tersebut perlu mendapat tindaklanjut dari pemerintah daerah dengan duduk bersama semua pihak. Sementara DPD RI akan mengundang para pihak yang berkaitan dengan kewenangan ranah pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah memberikan catatan-catatan kepada Pak Gubernur untuk segera menindaklanjuti dengan duduk bersama mencari solusi terbaik. Proyek PT SAS ini perlu dicermati lebih lanjut, misalnya tadi ada surat dari Walikota Jambi yang meminta pak Gubernur meninjau ulang Terkait dengan tata ruangnya. itu harus diselesaikan oleh pak Gubernur,” ujar Abdul Hakim.
DPD RI menilai persoalan ini harus dilihat secara komprehensif, termasuk keseluruhan perizinan hingga kepentingan masyarakat sekitar.
Pihaknya memastikan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk mengecek keseluruhan perizinan yang dikantongi PT SAS.
Sebagai Senator Dapil Jambi, Sum Indra juga turut bersuara terkait persoalan ini. Menurutnya perlu ada pertemuan kembali yang dihadiri semua unsur pemangku kepentingan untuk menyelesaikan polemik ini.
Sepanjang rapat, ada wacana bergulir yang meminta pembangunan stokpile dipindahkan ke Sumatera Selatan. Menanggapi itu, Sum Indra menegaskan agar investasi tersebut tetap berada di Jambi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jambi.
Namun dengan berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, pihaknya akan tetap mengawal hingga ditemukan solusi terbaik bagi keduabelah pihak.
”Insyaallah saya sebagai senator Jambi, saya akan menggiringnya bersama-sama dan akan ada pertemuan kembali antara Gubernur dengan masyarakat,” katanya.
Polemik penolakan pembangunan stokpile batubara ini telah bergulir lama. Sejak kehadiran PT SAS, masyarakat terus menyuarakan penolakan yang dinilai mengganggu aktivitas hingga mengancam kelangsungan hidup warga.
Protes dilakukan masyarakat secara terus menerus, karena tak kunjung ada solusi terbaik yang diputuskan hingga saat ini.
Sementara pihak PT SAS terus menyakinkan pembangunan yang mereka lalukan akan menjaga lingkungan hingga menyiapkan areal hijau. Pihaknya juga menerangkan keseluruhan perizinan telah dikantongi. Namun sampai saat ini, operasional PT SAS masih berhenti, imbas penolakan warga.
