Repelita.online//Jakarta – Sebanyak 31 pegawai di lingkungan BNN RI resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya sebagai pejabat fungsional pada Rabu (28/1). Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI, Tantan Sulistyana, selaku Inspektur Upacara secara langsung melantik dan mengambil sumpah/janji 22 pegawai yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan fungsional dan 9 pegawai yang berpindah ke dalam jabatan fungsional, di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur.
Dalam amanat Kepala BNN RI yang dibacakan oleh Sestama pada upacara tersebut, para peserta diingatkan bahwa pelantikan bukan sekadar prosedur administratif kepegawaian, melainkan afirmasi atas kompetensi dan profesionalisme, sekaligus peneguhan komitmen moral, integritas, dan tanggung jawab dalam mengemban amanah negara.
“Sumpah yang diucapkan bukan hanya mengikat secara formal, tetapi merupakan tanggung jawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan berintegritas,” pesannya.
Lebih lanjut, Sestama menegaskan peran strategis ASN di lingkungan BNN dengan tiga fungsi utama yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Menurut Tantan, dalam konteks BNN, peran tersebut menjadi semakin krusial mengingat kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime yang menuntut penanganan luar biasa.
Inspektur upacara dalam amanatnya juga mengulas kompleksitas permasalahan narkotika yang kian masif dan multidimensi. Oleh karenanya, Ia berharap pejabat fungsional dapat menjadi subject matter experts yang mampu berperan sebagai pemikir, analis, maupun eksekutor ahli di bidangnya masing-masing.
“Prestasi kerja tidak boleh berhenti pada angka kredit atau laporan administratif, tetapi harus diukur dari dampak nyata terhadap upaya pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.
Menutup amanatnya, Sestama mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba) melalui pencegahan yang masif, pemberantasan yang tegas, rehabilitasi yang manusiawi, serta penguatan kerja sama nasional dan internasional. **(R)
sumber : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
