REPELITA.ONLINE – Bupati Tebo menggelar agenda coffee morning dengan mengundang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo di Rumah Dinas Bupati, Senin (04/05/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Makan VIP tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nazar Efendi serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan usulan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Tebo dengan total nilai mencapai Rp717.198.000.000, dikutip dari tayangkan melalui akun media sosial resmi Pemda Tebo, Bupati dan Wakil Bupati Tebo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua I DPRD Tebo, Ihsanuddin, sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait perubahan pagu dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), yang disebut mengalami pengurangan dari rencana awal.
“Kami belum mendapat pemberitahuan secara resmi dari TAPD soal berkurangnya dana itu. Informasi justru kami peroleh dari media,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD telah menjadwalkan pemanggilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada 27 April 2026. Namun, hingga hari sampai sore, tidak ada perwakilan TAPD yang hadir.
“Kami sudah menunggu sampai sore, tapi tidak ada tim TAPD yang hadir. Bagaimana kami bisa mengetahui perubahan tersebut kalau dipanggil saja tidak hadir”, tegasnya.
Namun ketika di konfirmasi Tim media tentang hasil rapat tertutup pada acara coffe morning tersebut, belum ada keterangan dan jawaban.
Sementara itu, agenda coffee morning tersebut juga menuai kritik dari aktivis anti-korupsi Tebo, H. Romy Faisal. Ia menilai kegiatan tersebut tidak tepat, terlebih dilakukan secara tertutup dengan pembahasan yang dinilai strategis.
“Pada sidang paripurna sebelumnya, Bupati tidak hadir di DPRD setelah muncul isu kontra terkait pinjaman SMI dan dugaan persoalan RKA tahun-tahun sebelumnya. Namun kini justru mengundang seluruh anggota DPRD dalam pertemuan tertutup di rumah dinas,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan urgensi pembahasan proyek-proyek usulan dalam forum tersebut.
“Kalau sekadar silaturahmi atau ngopi itu wajar. Tapi ini membahas proyek dan program, sementara sudah ada Perda RPJMD, Musrenbang, dan APBD 2026 yang disahkan. Kalau mau menyusun APBD-P, ini bukan tempatnya,” pungkasnya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi, mekanisme pengambilan keputusan, serta koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan anggaran daerah. **(R)
