REPELITA.ONLINE – Sikap bungkam Pejabat di Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo terhadap sejumlah pengadaan di lingkungan Sekretariat Daerah terus menuai sorotan di masyarakat. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kondisi jalan rusak berat serta ekonomi masyarakat yang masih sulit, pengadaan kendaraan dinas hingga belanja perlengkapan kantor bernilai milyaran rupiah dinilai memunculkan tanda tanya besar.
Berdasarkan data pengadaan tahun 2025 lalu, tercatat adanya belanja modal kendaraan dinas Bupati Tebo dengan nilai mencapai Rp1,8 miliar lebih. Pengadaan tersebut dilakukan melalui penyedia AGUNG AUTOMALL dengan nomenklatur “Belanja Modal Kendaraan”.
Namun hingga kini, masyarakat Tebo umumnya belum mengetahui secara jelas keberadaan kendaraan tersebut. Bahkan persoalan plat nomor kendaraan dinas Bupati dengan nomor polisi BH 1 W disebut-sebut tidak terdaftar di Samsat Jambi, sehingga memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan publik terkait legalitas administrasi kendaraan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, pada tahun anggaran 2026, Sekretariat Daerah kembali melakukan pengadaan kendaraan baru dengan nilai ratusan juta rupiah, yakni:
1. Daihatsu New Luxio X 1.5 MT
2. Toyota Hilux Double Cabin SC 2.4 DSL 4×4 M/T
dengan total anggaran mencapai Rp707.550.000.
Kondisi ini membuat masyarakat mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan baru di tengah berbagai persoalan daerah yang dinilai lebih membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Tidak hanya kendaraan dinas, sejumlah pengadaan barang lainnya juga ikut menjadi sorotan. Belanja alat pendingin misalnya, tercatat mencapai ratusan juta rupiah pada tahun 2026 melalui penyedia TEKNIK MANDIRI GLOBAL, yakni sebesar Rp316.538.700 dan Rp410.344.800.
Selain itu terdapat pula:
– Belanja Modal Mebel Rp125.600.052 melalui penyedia YUDAFI KARYA
– Belanja suvenir/cendera mata Rp220.890.000 melalui penyedia MILA LOKA KARYA
– Belanja suvenir/cendera mata Rp54.390.000 melalui penyedia SIGINJAI JAYA MAKMUR
– Belanja suvenir/cendera mata Rp110.445.000 melalui penyedia YUDAFI KARYA
– Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Rp1.350.000.000.
Deretan pengadaan tersebut memunculkan kesan bahwa efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah hanya menjadi slogan semata. Publik menilai belanja barang di lingkungan Sekretariat Daerah justru terkesan jor-joran dan minim transparansi.
Hingga berita ini diterbitkan, Para Pejabat di Dinas Sekretariat Daerah Tebo belum memberikan penjelasan ataupun klarifikasi terkait berbagai pengadaan tersebut meski menjadi pembahasan di tengah masyarakat.
Sikap diam pejabat tertinggi birokrasi di Kabupaten Tebo itu dinilai semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah Tebo ada unsur kepentingan pribadi dan golongan, Bukan kebutuhan birokrasi untuk kepentingan masyarakat. **(R)
